TUGAS 4 - TAHAPAN PENGADOPSIAN IFRS DI INDONESIA

Globalisasi telah menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas. Akses informasi dari satu negara ke negara yang lainnya dapat dilakukan dalam hitungan menit bahkan detik. Hal ini memungkinkan komunikasi yang intens diantara penduduk dunia (Global Citizen). Salah satu konsekuensi dari interaksi transnasional ini adalah diperlukannya suatu standarnisasi atau aturan umum yang dapat dipakai/dipraktekkan di seluruh dunia. Akuntansi tidak terlepas dari efek globalisasi. Serangkaian gerakan yang dimulai sejak 1973 telah dilakukan oleh International Accounting Standard Committee (IASC). IASC yang pada tahun 2001 berubah menjadi International Accounting Standard Board (IASB) bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan diterapkan secara global diseluruh dunia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang berwenang dalam membuat standar akuntansi di indonesia telah melakukan langkah-langkah penyeragaman standar akuntansi keuangan. Sejak tahun 1994 IAI telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan standard akuntansinya (SAK 2009). Berdasarkan data perbandingan yang dilakukan oleh Osman Ramli Satrio dan Rekan terhadap PSAK per 1 Januari 2007 dan standar akuntansi internasional (IFRS dan US GAAP) diperoleh data bahwa dari 57 PSAK yang ada sebanyak 28 PSAK dikembangkan dari IFRS dan 20 PSAK dikembangkan dari US. GAAP sementara 8 PSAK dikembangkan sendiri oleh IAI. Lebih lanjut 1 PSAK mengenai syariah dikembangkan dari standard akuntansi yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan regulasi lokal yang relevan.

IAI pada Desember 2008 telah mengumumkan rencana konvergensi standar akuntansi lokalnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang merupakan produk dari IASB. Rencana pengkonvergensian ini direncanakan akan terealisasi pada tahun 2012.
Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi). Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. Jika dikaitkan dengan IFRS maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS.
Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada 1 Januari 2012. Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor, maupun pembaca atau pengguna lain.

Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara -negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

Terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu:

1.        Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1.                   IFRS 2 Share-based payment

2.                   IFRS 3 Business combination

3.                   IFRS 4 Insurance contracts

4.                   IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

5.                   IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

6.                   IFRS 7 Financial instruments: disclosures

7.                   IFRS 8 Segment reporting

8.                   IAS 1 Presentation of financial statements

9.                   IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates

10.               IAS 12 Income taxes

11.               IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

12.               IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

13.               IAS 27 Consolidated and separate financial statements

14.               IAS 28 Investments in associates

15.               IAS 31 Interests in joint ventures

16.               IAS 36 Impairment of assets

17.               IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

            18.              IAS 38 Intangible assets

            Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :

1.                  IFRS 7 Statement of Cash Flows

2.                  IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

3.                  IFRS24 Related Party Disclosures

4.                  IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

5.                  IFRS33 Earnings per Share

6.                  IFRS34 Interim Financial Reporting

7.                   IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :

1.                  PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru

2.                  PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan

3.                  PSAK industri khusus akan dihapuskan

4.                  PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan

2.         Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.

3.       Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

1. Adopsi IFRS di Indonesia
1.1 Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia
Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.
Pada periode 1994-2004, ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri.
Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI (Cek Lagi nanti) X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.
Pada tanggal 12 Juli 2013, DSAK IAI telah mengesahkan :
1. ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan
2. ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
3. ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
4. PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33
• Berlaku efektif 1 Januari 2014
• Penerapan dini diperkenankan
Pada tanggal 19 Desember 2013, DSAK IAI telah mengesahkan :
1. PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri
3. PSAK 15 (2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
4. PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja
5. PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian
6. PSAK 66: Pengaturan Bersama
7. PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
8. PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar
• Berlaku efektif 1 Januari 2015
Pada tanggal 19 Desember 2013 telah mengesahkan :
1. ED PSAK 46 (2013): Pajak Penghasilan
2. ED PSAK 48 (2013): Penurunan Nilai Aset
3. ED PSAK 50 (2013): Instrumen Keuangan: Penyajian
4. ED PSAK 55 (2013): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
5. ED ISAK 60 (2013): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
6. ED ISAK 26 (2013): Penilaian Ulang Derivatif Melekat